Panduan TP Doc Berdasarkan PMK 172/PMK.03/2023 untuk BUMN, PMA, dan PMDN
Apa itu Master File, Local File, dan CbCR? Kapan kewajiban TP Doc berlaku, dan bagaimana menyiapkannya agar tahan saat DJP melakukan pengujian PKKU.
Baca Selengkapnya
Kantor Konsultan Pajak Jogja hadir di Yogyakarta sebagai jawaban atas tingginya kompleksitas kepatuhan pajak lembaga pendidikan, BUMN, koperasi, dan kawasan bisnis DI Yogyakarta. Kami adalah tim konsultan resmi Kementerian Keuangan yang berdedikasi menjaga keamanan regulasi bisnis tanpa memangkas rasio keuntungan korporasi.
Dengan rekam jejak panjang dalam menangani perusahaan PMA dan PMDN, kampus, serta rumah sakit swasta, kami memformulasikan manajemen proteksi operasional finansial secara menyeluruh dan legal.
Pelajari Ekosistem KamiTP Doc (Transfer Pricing Documentation) adalah dokumentasi penetapan harga transaksi afiliasi sesuai Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU / Arm's Length Principle) yang diatur PMK 172/PMK.03/2023 sejak Tahun Pajak 2024. Dokumen ini adalah bukti pembela utama saat DJP menguji transaksi pihak berelasi dalam pemeriksaan.
Gambaran menyeluruh grup bisnis global: struktur kepemilikan, rantai nilai, aset tak berwujud, aktivitas pendanaan, hingga laporan keuangan konsolidasi.
Dokumen spesifik entitas Indonesia: rincian transaksi pihak berelasi, analisis kesebandingan, dan penerapan PKKU per transaksi (CUP, TNMM, PSM, dll).
Alokasi penghasilan, pajak terutang, dan aktivitas usaha seluruh anggota grup per yurisdiksi yang dipertukarkan antar otoritas pajak dunia melalui AEOI.
Inventarisasi seluruh transaksi afiliasi dan pemetaan level risiko koridor PKKU bisnis Anda.
Analisis kesebandingan data pasar independen dengan metode CUP, TNMM, atau PSM sesuai PMK 172/2023.
Master file, local file, dan CbCR lengkap dalam bahasa Indonesia sesuai format formal DJP.
Pengarsipan terstruktur, kualitas data siap audit, dan review berkala setiap tahun pajak.
Konsultasi korporasi reguler mencakup penyesuaian regulasi baru, bimbingan operasional bulanan, dan solusi praktis problem finansial perusahaan harian.
Rekayasa dan skema transaksi bisnis legal yang dirancang matang untuk mereduksi beban pengeluaran pajak korporasi sesuai dengan UU perpajakan.
Penyusunan akurat, perhitungan silang, hingga penuntasan pelaporan SPT Masa (PPh/PPN) dan SPT Tahunan Badan berskala lembaga dan industri ekspor-impor.
Pemeriksaan internal mendalam untuk memitigasi potensi kekeliruan pembukuan keuangan sebelum masuk ke tahap audit luar resmi negara.
Pendampingan hukum profesional oleh kuasa hukum pengadilan pajak untuk pengajuan keberatan, proses banding, hingga arbitrase perpajakan resmi.
Asistensi pencairan kelebihan bayar pajak transaksi secara aman serta bimbingan kepatuhan administratif sukarela rekam jejak finansial.
Identifikasi menyeluruh terhadap rekam data pelaporan keuangan bulanan serta pemetaan riwayat transaksi berjalan usaha Anda.
Tim dewan konsultan melakukan pengecekan silang (cross-check) guna mendeteksi celah kerentanan denda operasional pajak.
Penyusunan serta implementasi arsitektur restrukturisasi pajak legal guna mengunci efisiensi rasio modal laba korporasi.
Pendampingan hukum berkala secara berkelanjutan untuk menjamin keamanan dari segala potensi sengketa hukum di masa depan.
Jangan menunggu sanksi denda administrasi atau surat pemeriksaan datang. Diskusikan rencana perlindungan dan mitigasi pajak perusahaan Anda bersama jajaran konsultan senior terakreditasi kami.
Hubungi Kuasa Hukum Pajak





Isi formulir berikut, tim kami akan menghubungi Anda via WhatsApp dalam 24 jam kerja untuk sesi diskusi awal singkat — tanpa biaya dan tanpa komitmen.
Apa itu Master File, Local File, dan CbCR? Kapan kewajiban TP Doc berlaku, dan bagaimana menyiapkannya agar tahan saat DJP melakukan pengujian PKKU.
Baca SelengkapnyaJadwal pelaporan, kesiapan data, dan risiko SPT dianggap tidak disampaikan akibat belum melengkapi ikhtisar Lampiran 10.D pada sistem Coretax.
Baca SelengkapnyaMengelola status kepemilikan lahan, restitusi PPN pendidikan, serta kepatuhan PPh 21/23 kampus dan yayasan secara efisien tanpa melanggar regulasi.
Baca Selengkapnya